undang undang tentang narkoba. Apalagi letak geografis Indonesia tidak jauh dari kawasan penghasil narkotika alami jenis ganja. undang undang tentang narkoba

Seorang. Undang-undang yang Mengatur tentang Narkotika, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009, diundangkan pada tahun 2009. 53 Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berpuluh tahun kemudian, tepatnya di 1997, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Undang-undang ini mengatur tentang kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK), berada dibawah dan tanggung jawab Presiden serta mempunyai tugas untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 9 Mei 2022 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 9 Tahun 2022 tentang […]Tentang :Narkotika DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Undang-undang No. Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanMaka dari itu perlu adanya sosialisasi yang benar mengenai narkoba dan upaya pencegahan pengguna narkoba yang efektif agar hal tersebut tidak merajalela. 1 Tahun 1980 Tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, Dan Ganja - Inpres RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sistesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi. Berdasarkan hal tersebut guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika dibentuklah Undang-undang No. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan. Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika adalah . Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum. GO. perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 81,9(56,7$6'+$50$:$1*6$ 23 . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja. Sedangkan yang mengatur tentang narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. H. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan. Tribratanews. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah. bahwa: Hakim yang memeriksa perkara. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. b. Undang-undang yang Mengatur Tentang Narkotika di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dari. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya,. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur . PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Hal ini merupakan wujud penyempurnaan dari Undang-udang. Submit Papers. Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. KESEHATAN - NARKOTIKA Status. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (UU/2003/13) (2003)tentang Ketenagakerjaan. mencabut Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 UU No. "Pasal. Dalam banyak kasus narkotika yang masuk ke pengadilan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 152. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. 17 Thn. 2016. com - Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam laman resminnya mendefinisikan narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. ABSTRAK PERATURAN. Apabila berbicara tentang penjatuhan hukuman yang ada di Indonesia khususnya bagi kasus narkoba, diketahui bahwa antara pelaksanaan hukuman tidak sebanding dengan penjatuhan hukuman itu sendiri. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika T. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah beberapa ketentuan UU Narkotika dan UU Psikotropika terutama yang berkaitan dengan perizinan usaha. Platform REAN, Social Media Center, CNS Podcast merupakan. 2006/NO. Atas perbuatannya, tersangka yang penyalahgunaan narkotika jenis ganja, sabu-sabu, tembakau sintetis di jerat pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu diubah sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengakomodir mengenai kejahatan narkotika, termasuk pula payung hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Selasa, 21 Maret 2023 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 5-2023 Narkotika, Psikotropika, dan […]Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai. c. golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah,. 278 Jo. Lahirnya kedua undang–undang tersebut, terjadi kriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba. UU No. Dibuat Rabu, 28 Oktober 2020. perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika; Mengingat : 1. yang diwakilkan oleh hakim. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. . bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga. Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. kepri. 278 Jo. 2022/No. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik. 43. Isi Pasal 114 dan 115 UU Narkotika Tentang Pengedar Narkoba. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jakarta (03/03) - Pro dan kontra mengenai hukuman mati seolah-olah tidak menemui titik akhir dalam perdebatan. perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika; Mengingat : 1. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. E. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; c. Bahasa Indonesia. Dhahana mengeklaim, pemenuhan HAM bagi tahanan dan narapidana sudah lebih baik dengan adanya Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang. Undang-Undang ini menetapkan berbagai ketentuan terkait dengan pengendalian narkotika. kemkes. 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional UNDANG-UNDANG NARKOTIKA… Mengenai sangsi hukuman seperti yang terdapat didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. ABSTRAK PERATURAN. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. go. Di dalam undang-undang tersebut banyak hal yang di bahas secara detail, seperti pengertian, golongan Narkotika, contoh pidana, dan lain sebagainya. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewenangan penyelidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Di Indonesia, hukuman bagi pengedar dan pecandu diatur Undang-Undang No. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang sangat menghawatirkan, jika diamati berita-berita di berbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkoba. . Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU/2009/35) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Selain itu BNN juga wewenang yang cukup besar antara lain termasuk: · Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan. id -Merujuk pada Undang-Undang No. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 9 Mei 2022 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 9 Tahun 2022 tentang […] Berdasarkan Undang-Undang No. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkait dengan penggunaan narkotika golongan 1 -termasuk ganja- untuk pelayanan. Tutup. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah: 5 O. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47. 2001. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016tentang Fasilitas Pelayanan. Pasal 5 (1) Persyaratan untuk. Selanjutnya ditahun 1997, dibuatlah UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2. 35 Tahun 2009. Undang-Undang No. Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotoprika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. 35 Tahun 2009. Diterbitkanlah Undang Undang rehabilitasi narkoba. Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; Mengingat : 1. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta – Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang RepublikBuku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia. ” 123Muskifa, “Upanya Pemerintah Dalam Menangulangi Tindak Pidana Narkoba (Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)”, (Skripsi, Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Watampone,. go. 2022. kitab suci atau simbol keagamaan. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. BNN. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa Rapat koordinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya, UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, dengan rahmat Tuhan YME presiden RI menyatakan bahwa : – Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang. Ganja hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Agar para mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian tentang Hukum Pidana dari beberapa sarjana, tentang Tindak Pidana dan unsur-unsurnya serta tentang pengertian pidana, tujuan. dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. Sementara menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penggolongan jenis terdiri. Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika Tindak Pidana, Hukum Positif, Islamgolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika : Pasal 1 UU No. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur undang-undang tersebut (Adithia, 2017); (2020) 5. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Berdasarkan pada dua peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Misalnya, di dalam Undang-Undang No. Selanjutnya dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan,. jogloabang Sel, 11/19/2019 - 22:23. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan HAM, 2010. Undang-Undang. Undang-Undang No. ”. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang (UU) NO. Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Pengaturan Zat Psikoaktif Baru Andriani Mutia Diah Pratiwi Kajian BNN SKSG Universitas Indonesia,. Narkoba jenis baru ini sewaktu-waktu dapat masuk ke Indonesia, tetapi jika belum ada aturannya, BNN tidak dapat menangkap pengedarnya (merdeka. dalam undang-undang. com Abstrak Permasalahan mengenai narkoba memang. There are currently no refbacks. User. Sejatinya para pengguna narkoba tidak dimasukkan ke penjara, tapi direhabilitasi seperti amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantunganNarkotika. Dengan adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Adapun undang-undang yang mengatur tentang narkotika sendiri adalah nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia14 Undang-Undang No. 1. Narkotika sintetis, Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek Narkotika seperti Pethidine, Metadon dan Megadon. ”. Psikotropika adalah Obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang. [2] Namun di dalam penulisan tentang Undang-Undang serta ketentuan Pidananya lebih dijelaskan lagi di dalam lampiran. UndangUndang RI No. tentang Narkotika. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 3 Undang-undang No. Satu di antaranya yaitu narkoba. Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. Dalam perkembangan saat ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1. Undang-Undang ini dikeluarkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan memastikan pemberantasannya secara tegas. Periode Orde Baru Pada tahun 1970 penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan banyak. "Saat ini, (draf) sudah ada di Setneg. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjelaskan bahwa arti dari penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 98 KB. 1.